Tentang Kami

LEMBAGA

Organisasi Difabel Blora Mustika

(DBM)

Akta Notaris -16- Tanggal 07 September 2015

Disahkan MENKUMHAM No 6015091633101353

Bergerak di Bidang ISU-ISU Penyandang Disabilitas

VISI :

TERWUJUDNYA KABUPATEN BLORA YANG  INKLUSI DAN RAMAH DIFABEL.

MISI :

  1. MEMPERJUANGKAN ADANYA PERATURAN DAERAH (PERDA) DI KAB BLORA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK DIFABEL.
  2. MENDORONG AGAR SEMUA DINAS TERUTAMA YANG MENJADI ANGGOTA TIM REHABILIATSI TERPADU KAB. BLORA MEMBUAT PROGRAM DAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK DIFABEL DI KAB. BLORA, SESUAI DENGAN TUPOKSI MASING-MASING.
  3. MEWUJUDKAN ORGANISASI DBM MENJADI ORGANISASI DIFABEL YANG KOMPAK DAN KUAT UNTUK MELAKUKAN PEMBERDAYAAN DAN ADVOKASI DI KAB. BLORA.

MOTTO : KECACATAN BUKANLAH SUATU HALANGAN MENUJU MASA DEPAN

NILAI     : KEBERSAMAAN, PERSAUDARAAN, KEKELUARGAAN, KEMANDIRIAN, KETERBUKAAN, KEJUJURAN.

DIFABEL NEWS  adalah Inisiatif Lembaga Organisasi Difabel Blora Mustika (DBM) Untuk memberitakan dan menginformasikan semua kegiatan tentang penyandang Disabilitas diseluruh indonesia. Terkait isu-isu,kebutuhan ,hambatan, pemberdayaan,olahraga,seni budaya,hukum, pemenuhan hak-hak dan perlindungan penyandang disabilitas.

Difabel Blora Mustika ( DBM) adalah Sebuah Lembaga organisasi Penyandang Disabilitas yang bergerak memperjuangkan dan mendorong pemerintah daerah di Pemenuhan hak-hak dan perlindungan penyandang disabilitas  di Kabupaten Blora Jawa Tengah Indonesia. Yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan membangun karakter anggotanya melalui pemberdayaan, disisi lain DBM juga melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka mendorong adanya kebijakan dan program yang berkelanjutan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak difabel di kabupaten Blora. Kegiatan utama DBM adalah:

  1. Membangun komunikasi dan hubungan baik kepada pemerintah kabupaten Blora sebagai upaya untuk pemenuhan hak yang sama;
  2. Melakukan advokasi dan loby kepada stakeholder untuk mendorong terwujudnya perda disabilitas kabupaten blora;
  3. Mengupayakan adanya pelatihan ketrampilan kepada dinas terkait bagi difabel dan orang yang pernah terkena kusta untuk kemandrian ekonomi;
  4. Home visit memberikan motivasi hidup sehingga dapat menghilangkan stigma diri dan keluarga.

Keberhasilan Organisasi DBM antara lain:

  1. Komunikasi interaktif antar anggota terjalin pada  pertemuan rutin setiap tanggal 15;
  2. Mempunyai usaha Koperasi disabilitas KSP “Sri Wahyu Sejati” yang sehat;
  3. Mengelola Ruko “Toko Difabel Blora” Tempat pemasaran kerajinan tangan dan produk Difabel blora;
  4. Rumah batik difabel yang pengelolaan dan karyawannya dari penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta;
  5. Menjalankan “GERAKAN KOIN DIFABEL PEDULI UMMAT” untuk membantu  pemenuhan kebutuhan bahan pokok untuk difabel yang kurang mampu dan penyediaan alat bantu untuk difabel di Kabupaten Blora.

    STRUKTUR LEMBAGA ORGANISASI

    PENGURUS Difabel Blora Mustika (DBM) 

    PELINDUNG                : BUPATI BLORA

    PENASEHAT                : WAKIL BUPATI BLORA

    DEWAN PEMBINA      : KEPALA DINAS SE-KABUPATEN BLORA

    PEMBINA                     : SUNARMAN SUKAMTOI

    KETUA UMUM                                        : MOH.ABDUL GHOFUR,S.pd.I

    SEKERTARIS UMUM                               : SRIYONO,S.Pd.I

    BENDAHARA UMUM                             : MASROJI,Spd

    PENGAWAS                                            : SRI SULISTIYANTO,S.pd.I

    KETUA BIDANG PENYANDANG DISABILITAS

    KETUA BIDANG DIFABEL ANAK             : SRIYONO,S.pd.I

    KETUA BIDANG DIFABEL PEMUDA        : ALEG SUSANTO

    KETUA BIDANG DIFABEL PEREMPUAN  : SITI MUNTARIN

    KETUA BIDANG DIFABEL LANSIA            : ARIF RAHMAN

    STAF

    – AHCMAD SYAIFUL MUJIB

    – LIA HIMATUL MAULA

    – ANIK JARMIATI

    – SOFI NURLAILA HANUM

    – AGUNG RUDI ANDRIANTO

    – SONY WIJAYA

    – NUR KHOLES

    RELAWAN   

    – ANNIDA AFIFI ELHUSNA

    – TUFY SUPRIYANTI

    – INDRI WIDAYANTI

    HUMAS 

    – MEGA

    – KUDNADI

    PENGURUS TINGKAT KECAMATAN 

    1. KETUA CABANG KEC.BLORA                  :  YAYUK SUSILOWATI
    2. KETUA CABANG KEC.JEPON                   :  NUR ROHMADI
    3. KETUA CABANG KEC.JIKEN                     : MURI MURYANTO
    4. KETUA CABANG KEC.BOGOREJO            : DARMAN
    5. KETUA CABANG KEC. BANJAREJO          :  KARDITO
    6. KETUA CABANG KEC. TUNJUNGAN        : AWAN PURWANTO
    7. KETUA CABANG KEC. NGAWEN              : WAHYUDI
    8. KETUA CABANG KEC. KUNDURAN          : LASMINTO
    9. KETUA CABANG KEC. JAPAH                   : EKO PRANOMO
    10. KETUA CABANG KEC. TODANAN            : KASTUPI EDI PURWANTO
    11. KETUA CABANG KEC. CEPU                     : SUYANTO
    12. KETUA CABANG KEC. SAMBONG            : HARTONO
    13. KETUA CABANG KEC. KEDUNG TUBAN   : PRASTIYO HADI.P
    14.  KETUA CABANG KEC.KRADENAN           :  SURATMEN
    15. KETUA CABANG KEC. RANDUBLATUNG  : SRI REJEKI
    16. KETUA CABANG KEC. JATI                        : YAHMIN

    ANGGOTA Difabel Blora Mustika (DBM) Sementara  di 16 Kecamatan : 6.627 ( Enam ribu enam ratus dua puluh tujuh)

    PERIORITAS KERJA YANG BERJALAN :

    1. Peningkatan kapasitas Hidup Perempuan disabilitas dan perempuan orang yang pernah mengalami kusta di kabupaten blora
    2.  Peningkatan Kapasitas Pemuda pemudi penyandang Disabilitas sadar akan hak-haknya di kabupaten Blora
    3. Terwujudnya kabupaten Blora inklusi dan ramah penyandang disabilitas.
    4. Terwujudnya Pendidikan yang inklusi disabilitas.
    5. Peningkatan kapasitas pendidikan anak penyandang disabilitas
    6. Peningkatan kapasitas hidup Penyandang disabilitas LANSIA  di Kabupaten Blora.

Profil Difabel Blora Mustika ( DBM )

Difabel Blora Mustika ( DBM ) Adalah Sebuah Kelompok/Organisasi Difabel (Penyandang Disabilitas), Dalam Istilah Internasional Sering Disebut Dengan Disable People Organization (Dpo). Difabel (Disabilitas),Yang Beranggotakan Semua Difabel anak-anak,pemuda,perempuan dan lansia Terdiri Dari Difabel Tuna Daksa,Tuna Runggu,Tuna Wicara,Tuna Netra,Tuna Grahita,Difabel Berat,Tuna Mental,Psikotik,Autis,Polio, amputasi kaki dan tangan,kusta dan orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK). DBM Yang Awal Namanya FKPD-BM (Forum Komunikasi Penyandang Disabilitas Blora Mustika) Terbentuk Pada Tanggal 3 Deseember 2011 Yang Pada Awal Perjalanannya Maju Mundur Belum Kuat Beranggotakan 15 Orang Difabel Aktif Dan 120 anggota masif . Di tahun 2013 FKPD-BM  Berganti Nama DBM (Difabel Blora Mandiri) Beranggotakan 20 Difabel  aktif dan  250 anggota masif  Dan memiliki 5 kepengurusan cabang di tingkat Kecamatan.Adannya kepengurusan ganda dan terjadi kesalah pahaman antar kepengusan pusat Banyak Difabel Tidak Sepihak Dan Sepaham DBM (Difabel Blora Mandiri)  Berganti Nama Lagi FKPD-BM Lagi Dengan  Beranggotakan Aktif 30 Orang Dan 350 anggota masif  Dan 6 Cabang Kecamatan . Di tahun 2015 FKPD-BM Berganti Nama Lagi Menjadi DBM (Difabel Blora Mustika) Karena Mengikuti Aturan Pemerintah Syarat Sah Menjadi Organisasi Resmi, Termasuk Persyaratan Aktanotaris Dan MENKUMHAM .Nama DBM (Difabel Blora Mustika) Menjadi Resmi  Hingga Sampai Saat Ini.

Yang Dulunya Tanggal 10 September  2012 DBM Masih  Berjalan Apa Adanya  Karena Keterbatasan Dana Dan Belum Banyak Pihak Yang Mendukung Mengalami Kemunduran . DBM Berangsur maju Dan mandiri Sejak Tanggal  10 September 2013 DBM bermitra dengan  Netherlands Leprosy Relief (NLR) Yayasan cabang Belanda Mitra KEMENTRIAN KESEHATAN serta Bekerjasama Dengan Pusat Pengembangan Dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) SOLO. Dari Program Pemberdayaan Dan Advokasi Difabel Yang Dilaksanakan Oleh DBM Yang Dibina Didampingi PPRBM, Masyarakat Dan Pemerintah Mulai Tahu,mengenal Dan Membuka Hati Untuk Menerima Keberadaan DBM. Sejak Itulah DBM Mulai Maju Diterima Semua Kalangan baik masyarakat Dan Pemerintah.

Maksud Dan Tujuan Difabel Blora Mustika ( DBM) Adalah Bekerja Sama Dengan Pemerintah Dan Atau Dengan Pihak Lain Untuk Mencapai Kesamaan Kesempatan Dalam Segala Aspek Kehidupan Dan Penghidupan Bagi Difabel. Yang Ber SK Dinas Nakertransos No460/917/2013 Dan Akta Notaris – 39 – Tgl  25agustus2014 Dulunya, Sekarang Berubah Menjadi SK Dinas Nakertransos No460/917/2013 Akta Notaris -16- Tanggal 07 September 2015 Disahkan MENKUMHAM No 6015091633101353.Sekarang DBM Menjadi Organisasi Resmi Difabel Yang Berkedudukan Di Kab.Blora, Beranggotakan 520 Difabel Dan 16 Pengurus Di Tingkat Kecamatan. Kesekretariatan DBM Beralamatkan Di Jln.Hasanuddin Depan Smp 03  Desa Kamolan  Rt 05 Rw 01 Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah Indonesia.

Saat Ini Keanggotaan Dan Kepengurusan DBM Dibagi Menjadi 16 (Enam Belas) Kelompok Kecil. Masing-Masing Kelompok Ada Pengurus Yang Dipilih Oleh Anggota Kelompoknya. Meskipun Masing-Masing Kelompok Bersifat Mandiri, Namun Ada Pertemuan Bersama 16 Kelompok Setiap 3 Bulan Sekali Untuk Sharing Perkembangan Dan Pengalaman. Untuk Mewakili DBM Di Tingkat Kabupaten, Ada Seorang Ketua Umum  Dan Wakil Umum Tingkat Kabupaten Yang Dipilih Dari Kepengurusan  Kelompok Kecil.

Kegiatan DBM Adalah Bertujuan Untuk Pemberdayaan Anggota DBM Melalui Pelatihan, Kegiatan  Usaha Produktif, Usaha Simpan Pinjam, Kerjasama Usaha, Dan Sebagainya. Keberadaan DBM Juga Bertujuan Untuk Melakukan Pendataan Dan Kajian Sosial Ekonomi Difabel Di Kabupaten Blora, Kemudian Melakukan Kampanye Dan Advokasi Dalam Rangka Memperjuangkan Kesetaraan Hak Dan Kesempatan Bagi Anggota DBM Khususnya Dan Difabel Di Blora Pada Umumnya.

Hingga saat ini DBM memiliki 70 anggota aktif  yang melakukan pertemuan rutin setiap bulan tanggal 15 dan pertemuan pengurus cabang tingkat kecamatan setiap 3 bulan sekali. Dalam pertemuan rutin nutuk membahas perkembagan dan kekurangan dalam organisasi,pembagian peran,melakukan monitoring,evalausi kenerja pembuatan rencana tindak lanjut. Hal ini dilakukan untuk kemajuan DBM  bekerja lebih baik dan bisa di terima disemua kalangan baik masyarakat maupun pemerintah dengan menerapkan sistem inklusi. Keberadaan DBM sangat dibutuhkan terutama untuk penyandang disabilitas khususnya dikabupaten blora sebagai wadah,sarana untuk menyuarakan haknya dan juga untuk menampung kebutuhan,permasalahan dan juga sebagai jembatan ,wadah untuk memperjuangkan mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas.sampai saat ini DBM beranggotakan 70 orang difabel aktif dan 6.637 anggota masif. Demikian profil DBM secara singkat bisa di pergunakan apa mestinya. kemungkinan bisa berubah seiring berkembangnya waktu dan juga seiring perjalanan dan regulasi DBM.

Contoh Program kerja DBM di TAHUN 2013

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG
  2. DASAR HUKUM
  3. SISTEMATIKA

BAB II

  1. LUMBUNG MASALAH
  2. PERMASALAHAN POKOK

BAB III

  1. VISI MISI DAN PROGRAM KERJA

BAB IV

  1. SASARAN PROGRAM KERJA
  • TAHUN 1

KATA PENGANTAR

DBM Adalah Sebuah Organisasi Gerakan Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kapasitas Dan Membangun Karakter Anggotanya Melalui Pemberdayaan, Disisi Lain DBM Juga Melakukan Advokasi Kepada Pemerintah Kabupaten Blora Dalam Rangka Mendorong Adanya Kebijakan Dan Program Yang Berkelanjutan Untuk Menghormati, Melindungi, Dan Memenuhi Hak-Hak Difabel Di Kabupaten Blora.

Tahun Ini DBM Sudah Genap Berusia 10 (Sepuluh ) Tahun Dan Sudah Saatnya Memiliki Rencana Strategis Yang Baru, Yang Berangkat Dari Hasil Evaluasi Rencana Strategis Pada Saat DBM Didirikan, Dan Diselaraskan Dengan Situasi Dan Kondisi Yang Berkembang Saat Ini, Baik Situasi Kondisi Internal Dan External .

Semoga DBM Mampu Menyusun Rencana Strategis Yang SMART Dan Mampu Mewujudkan Dalam 10 (Sepuluh ) Tahun Tahun Mendatang.

Semoga Segenap Pengurus Dan Anggota DBM Selalu Kompak, Semangat Dan Bersatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Meridhoi Dan Senantiasa Membimbing Para Pengurus Dan Anggota DBM Dalam Menjalankan Roda Organisasi, Amiiin.

Blora, 27 September 2016

Tim Penyusun,

  1. Sunarman Sukamto         ………………….

2.Bambang Sugeatno           ….……………….

  1. Moh.Abdul Ghofur ………………………
  2. Sriyono, ………………………
  3. Kandar ………………………
  4. Arif Rahman ………………………
MEWUJUDKAN BLORA RAMAH DIFABEL DAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS YANG MANDIRI

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental. Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, memberikan rambu bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya  termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Dari jumlah 782 orang difabel tercatat di Kabupaten Blora sebagian besar disabilitas fisik, yakni 581 0rang.

Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya. Di Kabupaten Blora, penyandang disababilitas mental sebanyak 201 orang, dengan perincian 154 orang disabilitas mental sedangkan yang 47 orang lainnya disabilitas ganda.

Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar.  Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu. Misalnya ada gangguan indera penglihatan disebut tuna netra atau pendengaran disebut tuna rungu, dll.

Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus pula agar bisa mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup secara merdeka. Kondisi tersebut di dalam masyarakat belum dapat diterima sepenuhnya. Terkadang muncul diskriminasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas, yakni berupa pembatasan, pelecehan ataupun pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Disisi lain masyarakat penyandang disabilitas adalah parsial dari keseluruhan masyarakat Kabupaten Blora. Tugas pemerintah Kabupaten Blora adalah membantu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga masyarakatnya. Tentunya warga difabel inklude didalamnya. Namun demikian, situasi dan kondisi saat ini belum memungkinkan difabel sepenuhnya menerima hak-haknya selaku anggota masyarakat.

Salah satu permasalahan yang mendasar, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada di sekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan disabilitas dari pergaulan masyarakat. Akibatnya penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit, tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan, mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. Padahal sebenarnya kaum difabel juga mampu untuk bekerja dan berkarya, hanya saja kesempatan itu belum ada.

Mencermati uraian diatas, keadaan dimaksud mencederai harkat dan martabat serta nilai-nilai yang melekat dalam diri manusia. Pemerintah Kabupaten Blora harus mengambil peran dalam ikut melindungi, memberdayakan, menegakkan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Untuk itulah diperlukan kajian untuk mengetahui bentuk-bentuk permasalahan yang dihadapi masyarakat difabel sekaligus rekomendasi atau inovasi kebijakan yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

DASAR HUKUM

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Keputusan Bupati Blora Nomor : 150/887/2015 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Forum Komunikasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Blora.

PERUMUSAN MASALAH

Dalam rangka mewujudkan Blora Ramah Difabel dan warga penyandang disabilitas yang mandiri perlu diketahui permasalahan yang sampai dengan saat ini dihadapi, yakni antara lain :

Belum adanya gambaran yang lengkap tentang populasi warga penyandang disabilitas, baik tentang jumlah dan jenis kecacatannya. Sementara ini dari hasil survey terbatas yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Difabel Kabupaten Blora baru mendapatkan data sejumlah 658 orang. Padahal data PBDT 2015 memberikan angka proyeksi sampai dengan 16.000 orang.

Warga penyandang disabilitas belum mampu mengakses kepada fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Contoh nyata adalah pembangunan trotoar yang belum ramah difabel, karena ditengah-tengahnya masih berdiri tanaman sehingga tidak dapat dilewati. Atau bangunan-bangunan kantor pemerintah daerah yang belum memiliki jalan khusus bagi kaum difabel. Akses kepemilikan KTP/KK, Beasiswa Miskin, Jamkesmas, dll.

Belum ada gambaran tentang potensi yang dimiliki oleh para kaum difabel Kabupaten Blora. Karena keberadaan mereka belum jelas, sehingga tidak dapat dipetakan. Pemerintah Kabupaten belum dapat menyentuh kebutuhan kaum difabel di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, transportasi, dll.

Paradigma pola pikir yang belum berubah bahwa kaum difabel adalah kaum yang hanya perlu dikasihani. Tidak berdaya dan tidak berguna. Budaya masyarakat di Kabupaten Blora masih mengecilkan potensi yang dimiliki kaum penyandang disabilitas. Terkadang didalam keluarga yang terdapat anggota difabel mereka akan disembunyikan.

Permasalahan Difabel
Minimnya Gambaran Populasi Akses Fasilitas Publik Belum Terbuka

 

Budaya Masyarakat Belum Menerima Potensi Belum Tergarap

RENCANA KERJA

Untuk menjawab kebutuhan warga difabel ada beberapa rencana kerja yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora secara lintas sektoral SKPD sebagai berikut :

Kelembagaan

Untuk pencapaian tujuan/sasaran/cita-cita seseorang/kelompok agar terjadi nilai efektif dan efisiensinya dibutuhkan sebuah wadah bernama organisasi/unit kerja atau kelembagaannya. Lembaga ini berwujud sebuah sistem, dimana didalamnya terdiri dari struktur yang memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu. Tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan tatanan. Untuk menyelesaikan permasalahan kaum difabel diperlukan kelembagaan yang dalam hal ini sudah dicukupi dengan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BLORA Nomor 150/887/2015 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Forum Komunikasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Blora Pemetaan.

Dewan Pembina terdiri dari Kepala SKPD se-Kabupaten Blora dan dipimpin oleh Wakil Bupati Blora yang mempunyai tugas :

  • Menetapkan kebijakan, program dan atau kegiatan perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas sesuai tugas pokok fungsi;
  • Melaksanakan kebijakan, program dan atau kegiatan perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas sesuai tugas pokok fungsi;
  • Memfasilitasi masyarakat penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
  • Mengalokasikan anggaran perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dalam APBD secara proporsional disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  • Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan tugas Forum Komunikasinya yang berisi teman-teman difabel adalah :

  • Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
  • Mendorong partisipasi aktif masyarakat penyandang disabilitas agar dapat mandiri dan berdaya untuk meningkatkan kesejahteraan serta berpenghidupan yang layak;
  • Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak disabilitas;
  • Menyalurkan aspirasi warga penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait.

Agar kelembagaan ini dapat bekerja secara optimal dibutuhkan waktu komunikasi yang cukup, artinya antara Dewan Pembina dengan Forum Komunikasi dapat bertemu dan berdialog minimal setahun 2 (dua) kali. Dalam kegiatan dimaksud Forkom dapat menyampaikan aspirasinya sedangkan Dewan Pembina dapat mengetahui sejauhmana perkembangan permasalahan kaum difabel yang ditangani.

Seyogyanya forum komunikasi penyandang disabilitas kelembagaannya tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten saja. Namun perlu juga dibentuk forum komunikasi di level kecamatan untuk memudahkan menjaring aspirasi.

Pemetaan

Sampai dengan saat ini belum disepakati jumlah populasi penyandang disabilitas di Kabupaten Blora. Masing-masing SKPD terkait menggunakan data yang berbeda sesuai dengan perolehannya. Jadi pemda belum dapat menentukan sasaran yang tepat untuk membuat program kerja yang jelas. Alangkah baiknya apabila diadakan survey khusus tentang disabilitas, sehingga dapat diketahui jumlahnya, jenis kecacatannya dan dipetakan lokasinya dimana saja.

Kesulitan yang dialami oleh SKPD pada saat pendataan adalah penyandang disabilitas ini disembunyikan oleh keluarganya. Keberadaan mereka ditutupi karena dianggap menjadi aib keluarga. Budaya malu seperti ini yang perlu dihapuskan, karena keluarga dengan tingkat pendidikan rendah tidak pernah membayangkan bahwa terkadang warga difabel memiliki potensi yang luar biasa diluar kemampuan manusia kebanyakan. Banyak orang cacat yang sukses. Dan kesuksesannya melebihi umat manusia yang diberikan fisik sempurna.

Survey yang dilakukan oleh BPS memberikan angka proyeksi bahwa di Kabupaten Blora terdapat + 16.000 orang. Namun angka ini belum menyebutkan nama dan lokasi. Perlu diadakan survey yang lebih spesifik, sehingga kita dapat menganalisa datanya dan membuat sebuah pemetaan sasaran yang jelas.

Pemberdayaan

Setelah warga difabel terdata dan terpetakan jenis kebutuhannya baru diketahui potensi apa yang mereka miliki yang dapat dikembangkan agar mereka bisa mandiri dan berdaya. Tidak menjadi beban keluarga atau masyarakat. Beberapa SKPD khususnya Dinas Nakertransos telah melaksanakan program pemberdayaan dengan melakukan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Hanya saja kedepannya yang belum dipikirkan. Setelah dilatih terus biarkan saja. Mencari pemecahan sendiri.

Mensikapi hal tersebut Bappeda Kabupaten Blora berupaya membuat sebuah kegiatan yang berkesinambungan dengan memberikan pelatihan karawitan, pelatihan pengrajin rotan dan pelatihan kerajinan tangan. Setelah mereka dilatih tetap didampingi sampai akhirnya bisa membuat sebuah usaha kecil. Dan kemudian diarahkan untuk membuat pra koperasi agar dapat menjamin kecukupan modal bagi usaha-usaha yang dilaksanakan.

Contoh Bagan Model

Pendampingan Pemberdayaan Berkesinambungan

Membuka Akses Publik

Kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah membuka akses kaum difabel agar bisa ikut juga menikmati fasilitas publik yang dibuat pemerintah. Di semua bidang. Saat ini konstruksi kantor pemerintah belum ramah difabel. Trotoar jalan juga. Kemudian perusahaan enggan menggunakan tenaga kerja difabel. Pelayanan dikantor juga belum mengutamakan kaum penyandang disabilitas. Informasi lain kaum difabel masih banyak yang belum ber KTP dan KK. Dan masih banyak contoh lainnya.

Permasalahan diatas mau tidak mau harus segera diatasi agar Blora bisa segera ramah difabel. Sementara ini ada beberapa PERDA yang dalam pembahasannya sudah memasukkan kepentingan warga disabilitas, misal : peraturan daerah untuk pembuatan bangunan pemerintah sudah memasukkan pasal bangunan yang ramah difabel. Kemudian dindukcapil juga sudah membuat kebijakan saat antrian bahwa yang didahulukan adalah difabel, orang yang sudah tua dan ibu hamil. Juga mengakomodasi apabila warga difabel ingin membuat KTP/KK secara kolektif dapat dilayani di lokasi terdekat, dll.

Jadi apabila digambarkan dalam bentuk bagan keseluruhan rencana kerja dalam rangka mewujudkan Blora Ramah Difabel dan Masyarakat Penyandang Disabilitas Mandiri adalah sebagai berikut :

PENUTUP

Demikian sebuah kajian ringan yang dibuat sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada rekan-rekan penyandang disabilitas di Kabupaten Blora yang selama ini sudah berjuang dan bekerja keras dalam upaya mendapatkan perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-haknya. Mudah-mudahan di masa depan kita bisa melihat dan mendengar keberhasilan teman-teman difabel Blora dalam bidang apapun. Mampu mengentaskan diri dan kaumnya. Terima kasih.

BAB II

PERMASALAHAN POKOK

  1. LUMBUNG MASALAH ATAU RAD (RENCANA AKSI DIFABEL)

Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh difabel dalam kehidupan bermasyarakat untuk ditindaklanjuti penyeselaiannya.

Tabel 1. Rencana Aksi Difabel (RAD)

No Permasalahan Permasalahan Dasar Pemecahan Masalah
1 Fasilitas pelayanan publik pemerintah daerah belum aksesibel Tidak ada forum komunikasi Adanya pertemuan intensif antara Pemkab dengan Difabel
2 Sebagian besar masyarakat difabel belum mempunyai KK, KTP, Akte Kelahirandan kartu identitas lain Tidak ada informasi proses kepengurusan kartu identitas Adanya informasi tentang kartu identitas
Jarak jauh Adanya program pelayanan keliling untuk warga difabel
3 Masayarakat difabel sebagian besar belum mampu dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari Belum punya ketrampilan Perlu adanya pemberdayaan dan pelatihan
Kondisi lumpuh total Adanya bantuan sosial (Bantuan Langsung Tunai)
4 Minimnya lapangan kerja yang menampung masyarakat difabel Sosialisasi difabel kurang kepada pelaku usaha Adanya sosialisasi
5 Minimnya partisipasi masyarakat difabel dalam Musrenbang dan

Kegiatan pemerintahan yang lain

Pemerintah belum mengetahui Forum Komunikasi Difabel Ada timbal balik informasi
6 Belum semua masyarakat difabel mempunyai jaminan kesehatan (BPJS, Jamkesmas, Jamkesda, KIS) Belum punya KK, KTP, Akte Kelahiran Mengurus dan membuat KK, KTP, Akte Kelahiran
7 Rata-rata masyarakat difabel latar belakang pendidikannya rendah Minimnya jumlah sekolah luar biasa (SLB) di kabupaten blora Adanya sekolah luar biasa (SLB) disetiap kecamatan
8 Kurangnya modal usaha untuk masayarakat difabel Kurang percaya perbankan dengan difabel Mencarikan permodalan untuk difabel
9 Kesulitan menggunakan transportasi umum Kurang informasi tentang aturan disabilitas Sosialisasi aturan disabilitas bidang transportasi
10 Banyak masyarakat difabel rumahnya belum layak huni Ekonomi lemah/penghasilan kurang Adanya bantuan sosial (Bedah Rumah)
11 Masyarakat difabel belum mempunyai listrik Kondisi ekonomi lemah Adanya bantuan pemasangan Listrik Gratis
12 Masyarakat difabel belum mempunyai jamban sehat Keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan Adanya penyuluhan kesehatan jamban sehat
Tidak punya biaya untuk membuat jamban sehat Adanya bantuan jamban sehat
13 Bantuan sosial untuk masyarakat difabel absolut Kondisi fisik terbatas difabel sehingga tidak bisa mencari penghidupan yang layak Adanya bantuan sosial (BLT)
14 Belum mempunyai Perda Difabel Tidak ada media yang menjembatani komunikasi Membuat media / forum komunikasi antara Masyarakat Difabel dan Pemkab
15 Budaya masyarakat belum bisa menerima keberadaan masyarakat difabel Masyarakat belum sadar bahwa difabel mempunyai hak sama Adanya Gerakan Ramah Difabel
16 Budaya masyarakat difabel yang sulit komunikasi dan bergaul dengan lingkungan Merasa malu dengan kondisinya Memotivasi dan Pendampingan
17 Masyarakat difabel belum punya ketrampilan untuk usaha mandiri Tidak  ada akses Membuka akses kepada Pemerintah Daerah
18 Minimnya bantuan alat bantu protese (Kaki Palsu, Tangan Palsu, Brace, Kruk, Kursi Roda) Kurang adanya informasi tentang keberadaan yayasan pembantu Masyarakat difabel harus lebih aktif mencari informasi
19 Akses transportasi belum memadai (Trotoar, Halte, dll) Belum ada informasi yang jelas Adanya forum komunikasi
20 Kurangnya pemberitaan tentang masyarakat difabel oleh media massa maupun media elektronik Kurangnya sosialisasi dan informasi Sering bersosialisasi dengan media massa
21 Masyarakat difabel miskin belum mendapatkan program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Masyarakat difabel banyak yang terselubung keberadaanya Home visit dan penyadaran pihak kelurga difabel
22 Belum adanya bantuan hukum bagi masyarakat difabel Belum adanya link ke lembaga-lembaga hukum Membuat akses ke lembaga-lembaga hukum
23 Kurangnya pemahaman masyarakat difabel tentang pengetahuan agama Keluarga malu Keluarga harus sadar bahwa difabel butuh pendidikan agama
24 Kurangnya penyuluhan dinas pertanian kepada kelompok tani difabel Masyarakat melihat kondisi difabel Adanya komunikasi masyarakat difabel dengan dinas pertanian
25 Banyak masyarakat yang menganggap kusta bisa menular Kurangnya informasi masyarakat umum dari Dinas Kesehatan tentang kusta Perlu adanya informasi kepada masyarakat umum
26 Rata-rata OYPMK (orang yang pernah mengalami kusta) enggan bersosialisasi dengan lingkungan Stigma dengan keadaan yang dialami Harus ada pendampingan dan motivasi penderita kusta(OYPMK)
Kurangnya informasi benar tentang penyakit kusta Menyediakan informasi penyakit kusta
27 Masyarakat difabel kurang ketahanan pangan Pendapatan masyrakat difabel kurang Adanya bantuan untuk usaha ternak kepada difabel
  1. PERMASALAHAN POKOK

Dari rencana aksi difabel diatas kami merekomendasikan permasalahan dasar yang sering muncul sebagai berikut:

  1. Belum ada gambaran yang jelas tentang keberadaan warga difabel di Kabupaten Blora. Baik jumlah populasinya, jenis kecacatannya, maupun potensi yang dimiliki. Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Daerah belum dapat menyentuh kaum difabel melalui program-program kerjanya.
  2. Warga difabel belum mampu mengakses kepada fasilitas pelayanan publik. Aturan tentang difabel belum tersosialisasikan dengan baik. Pemerintah beserta stakeholder belum memahami aturan disabilitas.
  3. Keberadaan warga difabel sebagian besar hidup dalam kondisi miskin. Hal ini diakibatkan mereka belum memiliki kompetensi kerja, sehingga mereka tidak dapat diterima oleh para pelaku usaha. Disisi lain ketrampilan yang minim juga menjadi kendala kaum difabel untuk dapat membuka lahan usaha mandiri.
  4. Kaum difabel berkendala dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat menyuarakan aspirasi maupun kebutuhan pelayanan mereka. Perlu adanya diskusi dan pertemuan yang intensif antara difabel dengan Pemkab agar masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya.

BAB III

VISI MISI DAN PROGRAM KERJA

 

  1. VISI

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa visi adalah gambaran tentang keadaan yang diharapkan dimasa mendatang yang ingin diwujudkan. Untuk program kerja periode (2016 – 2021) lima tahun ke depan DBM (Difabel Blora Mustika) mengambil Visi:

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN BLORA RAMAH DIFABEL”

 

  1. MISI

Misi adalah tindakan untuk mewujudkan Visi, misi merangkum secara terperinci berbagai aspek yang ingin dicapai oleh organisasi pada jangka waktu tertentu. Dari visi diatas dapat ditindak lanjuti dengan misi :

  1. Mewujudkan adanya perlindungan terhadap hak-hak difabel
  2. Mewujudkan warga difabel yang kompak dan bersatu
  3. Mewujudkan adanya pemetaan warga penyandang disabilitas
  4. Mewujudkan pemberdayaan penyandang disbilitas
  5. Adanya pemasaran dan penambahan modal untuk penyandang disabilitas yang mempunyai usaha mandiri
  1. PROGRAM KERJA

Program kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran misi, sehingga dapat dikatakan program kerja sebagai unsur teknis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dasar yang dihadapi.

Tabel 2.  Misi dan Program Kerja

NO MISI PROGRAM KERJA KETERANGAN
1 Mewujudkan adanya perlindungan terhadap hak-hak difabel – Perda difabel

– Pendampingan kegiatan masyarakat difabel

– Mengadakan pertemuan dewan Pembina kabupaten blora dan forum komunikasi penyandang disabilitas secara insentif

2 Mewujudkan warga difabel yang kompak dan bersatu – Pertemuan rutin difabel

– Terjalin komunikasi dan kerjasama

– Home visit dan motivasi kepada masyarakat difabel

3 Mewujudkan adanya pemetaan warga penyandang disabilitas – Melakukan survey

– Melakukan pendataan

– Melakukan olah data dan pembuatan data lengkap

4 Mewujudkan pemberdayaan penyandang disbilitas – Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Pemkab blora dan Pemprov jawa tengah

– Adanya pendampingan dan pembinaan kepada kelompok usaha difabel

5 Adanya pemasaran dan penambahan modal untuk penyandang disabilitas yang mempunyai usaha mandiri – Pemberdayaan koperasi DBM

– Mewujudkan bantuan permodalan warga DBM yang punya uasaha mandiri

– Tempat pemasaran produk DBM

BAB IV

SASARAN PROGRAM KERJA

 

Program kerja DBM (Difabel Blora Mustika) merupakan rencana kerja yang disusun untuk dilaksanakan sesuai tujuan.

Tujuan yang dicapai dalam rencana program kerja DBM (Difabel Blora Mustika) lima tahun (2016-2021)

  1. PROGRAM KERJA TAHUN

Tabel 3. Misi Program Kerja dan Sasaran

NO MISI PROGRAM KERJA SASARAN
1 Mewujudkan adanya perlindungan terhadap hak-hak difabel – Perda difabel – Satu paket Perda Difabel
– Pendampingan kegiatan masyarakat difabel – Pendampingan Diklat Difabel sebanyak 7 kali
– Mengadakan pertemuan dewan Pembina kabupaten blora dan forum komunikasi penyandang disabilitas secara insentif – 2 kali dalam satu tahun
2 Mewujudkan warga difabel yang kompak dan bersatu – Pertemuan rutin difabel – 12 kali dalam 1 tahun
– Terjalin komunikasi dan kerjasama – Sering dilakukan
– Home visit dan motivasi kepada masyarakat difabel – 48 kali home visit dalam 1 tahun
3 Mewujudkan adanya pemetaan warga penyandang disabilitas – Melakukan survey – 12 kali dalam 1 tahun
– Melakukan pendataan

– Melakukan olah data dan pembuatan data lengkap

– 48 kali dalm 1 tahun

– 12 kali dalam 1 tahun

4 Mewujudkan pemberdayaan penyandang disbilitas – Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Pemkab Blora dan Pemprov Jawa Tengah – Menyesuaikan program Pemkab/Pemprov
– Adanya pendampingan dan pembinaan kepada kelompok usaha difabel – Menyesuaikan program Pemkab/Pemprov
5 Adanya pemasaran dan penambahan modal untuk penyandang disabilitas yang mempunyai usaha mandiri – Pemberdayaan koperasi DBM – RAT Koperasi dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun
– Mewujudkan bantuan permodalan warga DBM yang punya usaha mandiri – Menyesuaikan program Pemkab/Pemprov
– Tempat pemasaran produk DBM – Menyesuaikan program Pemkab/Pemprov

Draf Perubahan Kualitatif Kegiatan Narasumber Kuantitatif Base line Indikator
ANAK Keluarga :

– dianggap aib, beban keluarga

– disembunyikan, tidak sekolah

– tidak adanya alat bantu dan terapi

– tidak dianggap aib

– tidak lagi disembunyikan, disekolahkan

– dicarikan alat bantu

– seminar keluarga yang punya anak difabel – DBM

– FKKDAD

– SLB

– PKK

– PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja)

5 kec di Kab Blora

– blora (3desa)

– ngawen (5)

– jepon (5)

-Bogorejo(5)

– banjarejo (5)

pendataan -Fatayat/muslimat/aisyiah / pemuda/ ansor

– PAUD

– mencarikan alat bantu

Masyarakat :

– Dianggap sampah masyarakat

– masy tidak lagi menganggap difabel bukan sampah masy

– mindset masy berubah

– pengajian tematik

– Sarasehan kebangsaan

– tokoh agama

– P3A & Dinsos

– DBM

100 peserta

( fatayat, muslimat, aisyiah, karang taruna, paud, posyandu, ansor )

pendataan
Pemerintah :

– Perda

– Sekolah

– Kesehatan

1. Memasukkan pasal khusus tentang perlindungan dan hak anak disabilitas

2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pendidikan inklusi

3. Adanya pemahaman dan komitmen

– Review draft Perda

– Pertemuan. Konsultasi

– Workshop sosialisasi tentang pendidikan inklusi

– workshop tentang pentingnya terapi dan alat bantu bagi anak disabilitas

– Pansus

– DinSos

– Bag Hukum Sekda

– Banlek DPRD

– Kemenag

– Diknas (prov dan kab)

-SLB

– Dinas Kesehatan

50 orang:

– DBM

-FKKDAD

-PKK

-SLB

-Universitas di kab. Blora

– Dinas terkait

– PAUD

-TK

-SD

-SMP

-SMA

– Perguruan Tinggi

– Puskesmas di kecamatan tsb

– PAAR

Pendataan

Pendataan

Pendataan

Pemahaman dapat diperoleh melalui pre test dan post tes
PEREMPUAN Draf Perubahan Kualitatif Kegiatan Narasumber Kuantitatif Base line Indikator
– Konsep diri dan kepercayaan diri.

-pemahaman kesehatan reproduksi

-perempuan difabel memilikipemahaman  konsep diri dan kepercayaan diri yang lebih baik.

-perempuan difabel memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan kebutugan khusus lainnya.(masa subur,mentruasi,kb,melahirkan).

– wohkshop tentang konsep diri dan motivasi diri bagi perempuan difabel.

– Pendewasaan usia perkawinan dan pembangunan keluarga.

– wohkshop kesehatan dan kebutuhan khusus perempuan difabel.

– DBM

– FKKDAD

– Perempuan Difabel

– BKKBN ( Pendewasaan usia perkawinan dan pembangunan keluarga).

– GENRE

75

5 kec di Kab Blora

– blora (3desa)

– ngawen (5)

– jepon (5)

– Bogorejo (5)

– banjarejo (5)

Pendataan – Peningkatan Konsep diri dan kepercayaan diri.

– Peningkatan Konsep diri dan kepercayaan diri.

Kehatan reproduksi

-pemerintah layanan kesehatan

– peningkatan kesadaran dan pelayanan bagi petugas kesehatan tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan difabel baik remaja maupun dewasa. – kapacity buelding bagi petugas kesehatan tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan difabel remaja maupun dewasa. -BKKBN.

-Dinas Kesehatan.

– Rumah Sakit.

50

-sraf rumah sakit (5)

– staf puskesmas (5)

– bidan desa (15)

-klinik (10)

– Polindes (15)

pendataan Peningkatan Kehatan reproduksi

pemerintah layanan kesehatan

Masyarakat (partisipasi) – Peningkatan partisipasi perempuaan difabel baik remaja ataupun dewasa  ke dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan serta keagamaan – Sarasehan kebangsaan tentang partisipasi perempuaan difabel baik remaja ataupun dewasa  ke dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan serta keagamaan., – Ketua fatayat

-ketua muslimat

-Ketua Karangtaruana

-ketua PKK

-fatayat,muslimat,aisyiah,karang taruna, pkk, posyandu, ansor,PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) ,GENRE Pendataan Peningkatan partisipasi masyarakat.
KDRT Perempuan difabel

– Perempuan difabel

– Pelakunya

-Perlindungan Hukum

DIFABEL BLORA MUSTIKA (DBM)

Alamat : Jl. Hasanuddin (depan SMPN 3), Kamolan, RT 05 RW 01, Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah INDONESIA KodePOS 58211

Email Address:  dbmblora@gmail.com , Facebook : Difabel Blora Mustika , Instragram: Difabel Blora Mustika,Twitter : Difabel Blora Mustika Web Blogspot: www.dbmblora.blogspot.com Web : http//www.difabelnews.com

HP : 085 293 324 352, 085 236 683 990, 082 314 876 460, 081 229 262 635

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com