Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional. Namun, memang hingga sekarang ini belum semua masyarakat Indonesia yang divaksinasi Covid-19.

Hal itu disampaikan dalam diskusi daring bertema Covid-19 dan Vaksin ‘Inklusivitas Difabel yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 24 Februari 2021.

“Saat ini kita sedang melaksanakan program vaksinasi nasional. Memang belum semua masyarakat siap divaksin, tetapi sosialisasi dan distribusi informasi terkait vaksin harus dilaksanakan termasuk terhadap para sahabat difabel,” kata Lestari.

Ia juga menuturkan, dengan disemangati prinsip leaving no one behind, baik pemerintah maupun masyarakat. Tidak boleh saling menunggu untuk terlibat dan merangkul penyandang disabilitas dalam program vaksinasi Covid-19 nasional.

Dalam diskusi yang dimoderatori Dr. Irwansyah, M.A (Kepala Litbang Media Indonesia) itu turut hadir pula Ketua Tim Pakar Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito.

Adapula salah satu yang hadir, yaitu Bahrul Fuad Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Tim Kajian Disabilitas, dan Dr. Arif Maftuhin, M.Ag selaku Editor In Chief, Inklusi Journal of Disability Studies sebagai narasumber.

Selain itu, juga menghadirkan Christella Fenisianti yakni Co-Founder at Abilitas.id dan Anggiasari Puji Aryantie selaku Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI sebagai penanggap.

Demikian, Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang berharap saat ini sudah disiapkan program tanggap vaksin Covid-19 inklusif untuk penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, Lestari menuturkan langkah tersebut adalah keharusan mengingat para sahabat difabel terkendala akses informasi, maka dari itu terpaksa kontak fisik karena sangat tergantung pada pendamping, kemudian akses layanan yang sulit dijangkau.

Terlebih lagi menurutnya, berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni mengamanatkan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas agar mendapat perlindungan dan pendampingan.

Lestari yang juga sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, amanat undang-undang itu bisa dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang mendukung para penyandang disabilitas di masa pandemi ini.

Maka dari itu ia menegaskan, suara dari para penyandang disabilitas sangat perlu untuk didengar. Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.

Sementara itu, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan di masa pandemi Covid-19 ini semua lapisan masyarakat memang terdampak.

Ia juga mengatakan, meski di sisi lain terdapat keterbatasan pasokan vaksin Covid-19 untuk diaplikasikan segera.

Sehingga, menurutnya untuk menangani dampak pandemi ini, pemerintah membuat skema-skema penanganan vaksinasi lewat skala prioritas bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Demikian, Wiku mengungkapkan pengaturan jadwal vaksinasi untuk kelompok masyarakat rentan, mulai diberlakukan pada April 2021.

“Pandemi akan berakhir bila perilaku masyarakat berubah ke arah disiplin menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun) dalam kesehariannya,” ujar Wiku.

Selain itu, Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Tim Kajian Disabilitas, Bahrul Fuad berpendapat di masa pandemi ini kelompok perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan.

Berdasarkan survei Komnas Perempuan, menurut Bahrul, dua dari tiga responden perempuan penyandang disabilitas menanggung beban rumah tangga lebih berat di masa pandemi ini.

Dikabarkan Antara, tak hanya itu, namun sektor kesejahteraan risiko terpapar Covid-19, dan mobilitas penyandang disabilitas sangat terancam di masa pandemi Covid-19 ini.

Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Eva Rahmi Kasim mengakui para penyandang disabilitas rentan terpapar Covid-19.

Karena berdasarkan fakta di lapangan, ia mengatakan hal itu memperlihatkan betapa sulitnya penyandang disabilitas untuk menjalankan 3M.

Relatif banyaknya penyandang disabilitas mental yang dititipkan keluarganya di panti-panti rehabilitasi, menurutnya itu membuat pencegahan terpaparnya penyandang disabilitas di panti rehabilitasi dari Covid-19 menjadi lebih sulit.

Kendati demikian, Eva mengakui bahwa saat ini Kemensos sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, agar penyandang disabilitas diprioritaskan dalam program vaksinasi Covid-19 nasional.

Sementara itu, Editor In Chief Inklusi Journal of Disability Studies Arif Maftuhin menilai pemerintah tidak melihat pentingnya representasi penyandang disabilitas dalam kampanye vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Padahal, menurut Arif apabila penyandang disabilitas dijadikan contoh dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19 nasional, bisa sekaligus membentuk opini bahwa penyandang disabilitas saja bisa divaksinasi dengan baik, apalagi warga lainnya.

Rektor Universitas Syiah Kuala, Samsul Rizal berpendapat di masa pandemi ini seharusnya bisa diterapkan pola dan strategi yang mengedepankan kearifan lokal agar masyarakat bisa menjalankan norma-norma baru yang adaptif terhadap kondisi yang ada saat ini.***

Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011495583/vaksinasi-covid-19-sedang-berjalan-wakil-ketua-mpr-ri-minta-difabel-masuk-prioritas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com