Jelang pesta demokrasi, kembali masyarakat difabel menjadi sorotan yang muncul ke ranah publik. Santer pemberitaan memperdebatkan tentang hak pilih bagi warga difabel mental. Ironisnya, sebagian besar masyarakat masih terkecoh soal persepsi difabel mental dan orang dengan gangguan kejiwaan atau yang lebih sering disebut orang sakit jiwa.

Klasifikasi yang memfonis difabel mental dan menganggap serupa dengan orang yang memiliki gangguan kejiwaan ini tentu saja menuai asumsi publik yang berbeda. Termasuk tentang hak pilih pada pemilu serentak mendatang. Sebagian pihak lantas mempertanyakan keapsahannya dari hasil hak pilih yang diberikan kepada difabel mental tadi. Sementara sebagian lain, memperdebatkan pemberian hak pilih yang diputuskan oleh pihak penyelenggara pemilu.

Lantas, apakah deskripsi dari difabel mental dan apa yang dimaksud orang dengan gangguan kejiwaan atau sakit jiwa tersebut?

Tentu saja kedua klasifikasi tadi sangat berbeda jauh. Walaupun keduanya memiliki nilai hambatan namun, keduanya membutuhkan penghalang stigmatisasi untuk dihilangkan. Seperti hambatan dalam sikap, sosialisasi, rasa ketakutan yang berlebih, daya tangkap dan atau daya merespon sesuatu. 

Difabel mental kerap kali disepadankan dengan istilah keterbelakangan mental (Mentally Reterded) atau individu dengan lemah pikiran (Feeble Minded). Hambatan ini terjadi pada fase seseorang dalam masa pertumbuhan yaitu diusia sebelum remaja dewasa.

Sunaryo (2004) mendeskripsikan retardasi atau perlambatan atau keterbelakangan mental sebagai suatu kondisi intelegensi yang abnormal yang terjadi sejak masa perkembangan sehingga menimbulkan efek pada daya guna sosial sehingga mengakibatkan pekerjaan seseorang menjadi terganggu.

Kondisi seperti ini dapat diketahui saat seseorang berusia dibawah 18 tahun. Atau dapat diketahui dari tes tingkat kecerdasan IQ yang menunjukan dibawah rata-rata, biasanya dikisaran 70 kebawah.

Sementara deskripsi dari orang dengan gangguan kejiwaan adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia pada umumya, yang dipicu oleh permasalahan hidup. Gangguan inilah yang menyerang otak atau sistem syaraf yang menjalankan fungsi sosial manusia.

Berdasarkan data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2016), World Health Organization (WHO) 2016 silam mengeluarkan angka sebanyak 35 juta orang terkena depresi, 60 juta bipolar, 21 juta skizofrenia serta 47,5 juta terkena dimensia.   

Depresi yaitu suatu kondisi perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran tindakan dan perasaan seseorang. Bipolar yaitu jenis gangguan pada suasana hati seseorang atau perubahan emosi yang drastis. Skizofrenia yaitu gangguan yang mempengaruhi seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Dimensia yaitu kelompok gejala pemikiran dan sosial yan mengganggu aktivitas sehari hari.’

Orang dengan gangguan kejiwaan bukanlah individu yang memiliki pelambatan pada saat masa tumbuh kembang atau perkembangan, melainkan faktor pemicu utamanya lebih kepada kondisi satu waktu yang berkaitan dengan permasalahan dalam fase kehidupannya. Dan ini bisa terjadi kapan pun, biasanya untuk proses pemulihan mereka membutuhkan perawatan khusus seperti dari rumah sakit jiwa.

Dari kedua gambaran deskripsi tersebut, sudah sangat jelas dapat dibedakan antara difabel mental dan orang dengan gangguan kejiwaan.

Lalu, bagaimana dengan hak pilih untuk difabel mental dan orang dengan gangguan kejiwaan dalam sebuah proses Pemilihan Umum atau Pemilu?

Sebagaimana sudah diketahui bersama, sejak Pemiluhan Umum 1955 hingga 2016 silam, terdapat ketegasan terkait kepemilikan dari hak untuk memberikan suaranya dalam pelaksanaan proses Pemilihan Umum atau pesta demokrasi yang dilangsungkan.

Secara garis besar menyebutkan ‘Seluruh Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah memiliki hak pilih, (Termasuk masyarakat difabel mental)’ Sementara yang dilarang untuk ikut memilih adalah ‘Mereka Warga Negara Indonesia yang sedang dicabut hak pilihnya.’

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada menyebutkan, selain warga negara yang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan atau ingatan boleh menggunakan hak pilih.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 ini pun telah diuji materi ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK), dan memutuskan mereka memberikan kesempatan sebagai pemilih kecuali sedang mengalami gangguan ingatan atau mengalami gangguan kejiwaan permanen yang dibuktikan dengan surat dokter.

Keterkaitan dengan memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan umum yang telah diatur oleh perundangan tersebut, jelas sekali menyebutkan perbedaan hak pilih antara difabel mental dan orang dengan gangguan kejiwaan atau warga negara yang hak pilihnya sedang dicabut.

Secara tidak langsung ini menegaskan adanya kesempatan hak pilih kepada masyarakat difabel mental meski dengan prosedur tersendiri. Di antaranya, dengan melakukan pendampingan apabila diperlukan. Pihak pendamping yang ditunjuk bisa dari pihak keluarga atau dari pihak panita penyelenggara pemilu yang mampu memberikan arahan informasi dan bukan untuk mengarahkan. Sehingga, hasil pilihan atau suara yang diberikan oleh difabel mental tadi tetap merupakan aspirasinya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas menyebutkan yang dimaksud dengan penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Hak politik masyarakat difabel pun telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pasal 13 yang memuat 8 butir. Salah satunya adalah hak difabel untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memperoleh pendidikan politik.

Sementara pada pasal 75 ayat (1) menyampaikan, ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.’

Ayat (2) menyampaikan, ‘ Pemerintah dan Pemerintah Derah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.’

Kemudian pada Pasal 77 menyatakan, ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain.’

Menyimak isi pasal diatas, keragaman disabilitas yang sampaikan tentu saja termasuk diantaranya difabel mental seperti yang tercatat dalam yang dimaksud penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Pasan 77 ini dijelaskan pula sembilan tahapan pelaksaan yang akses bagi seluruh kedifabelan berupa hak, jaminan, bentuk pelayanan. Yang pada intinya memberikan pemenuhan hak sebagai warga negara dalam berpolitik termasuk mengikuti hak untuk memberikan suaranya pada pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam berbagai sudut pandang yang merujuk pada gambaran deskripsi maupun landasan tolok ukur mengenai hak pilih atau hak memberikan suara pada pemilihan umum, jelas bagi masyarakat difabel mental memiliki hak tersebut. Meski dalam pelaksanaannya memerlukan pendampingan sekalipun.

Perlu ditegaskan, Difabel mental bukanlah orang dengan gangguan kejiwaan atau sakit jiwa. Difabel mental adalah individu yang mengalami perlambatan atau keterbelakangan mental sebagai suatu kondisi intelegensi yang abnoemal yang terjadi sejak masa perkembangan. Dan mereka memiliki hak yang sama dalam setiap periode pesta demokrasi.

Sumber : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=difabel+metal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com